Semarang, pkssemarang.org - Anggota dewan PKS Imam Mardjuki mengkritik keras karena molornya proyek pembangunan Sekolah di SD N Trimulyo 2, Kecamatan Genuk. Seharusnya Gedung sudah dapat selesai tahun ini, namun baru akan dilanjutkan di tahun 2015.

Pengunduran pembangunan ini di pastikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin. Ia mengatakan, rekanan pembangunan ruang kelas SD N Trimulyo 2 di-blacklist karena dianggap tidak memenuhi syarat. Karena itu, proyek senilai R 450 juta yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2014 pun tidak dapat dijalankan.

"Kami putuskan mengalokasikan lagi dana pembangunan itu dalam APBD murni 2015. Kami optimis awal tahun depan pembangunan ruang kelas berjalan kembali dan bisa diselesaikan," kata Bunyamin seperti yang di beritakan Suara Merdeka.

Menanggapi hal tersebut, Imam Mardjuki yang juga merupakan anggota komisi D menilai, keterlambatan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi dan memang tidak ada alasan untuk terlambat, karena jadwal berjalan secara tepat.

Menurut Imam, semua proyek pembangunan sudah direncanakan pemkot. Apalagi proses pembahasan anggarannya tertib waktu, baik pembahsan anggaran murni maupun perubahan.

"Jadi menurut kami sudah tidak ada alsan lagi terlambat lelang atau apa. Apalagi ini hanya merenovasi lokal ruang kelas yang tidak membutuhkan waktu sangat panjang. Ke depan Dinas Pendidikan harus memantau secara intensif terkait perkembangan ruang kelas tersebut," katanya

Semarang, pkssemarang.org - Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Semarang Suharsono menyampaikan Raperda yang merupakan Raperda yang belum selesai di bahas di periode selanjutnya tidak wajib diselesaikan oleh DPRD di Periode selanjutnya di tahun 2015 ini, karena Suharsono menilai tidak realistis dan terlalu di paksakan.

Raperda yang masuk di agenda Prolegda periode lalu yang belum diselesaikan masih cukup banyak. Namun Raperda yang merupakan warisan dari periode lama ini tidak wajib untuk dilanjutkan karena berdasarkan batas waktu sangat tidak mungkin untuk diselesaikan. Kalaupun dipaksa diselesaikan Suharsono khawatirkan Perda tidak sempurna atau asal-asalan karena hanya kerjar tayang.

"Kurang lebih ada 30 Raperda untuk agenda Prolegda di tahun 2015, sangat tidak realistik untuk diselesaikan. Untuk itu Raperda yang merupakan warisan periode lalu ini tidak wajib untuk dilanjutkan dan hanya fokus pada Raperda-raperda baru," Ungkap Dewan yang merupakan kader muda PKS ini.

Suharsono menambahkan ia juga semakin yakin hasil Raperda nantinya akan semakin baik, selain lebih fokus, DPRD juga telah menandatangi nota kerjasama dengan Kanwil Menkumham. Hal ini ditujukan agar hasil dari Raperda ini tidak cacat hukum. Kanwil Kemenkumham Jateng mendampingi dalam pembahasan di Balegda DPRD Kota Semarang serta pansus yang telah di bentuk. Kehadiran mereka sangat dirasakan manfaatnya.

Ahmadi

Semarang, pkssemarang.org - Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dibawah kepemimpinan Gubernur H Ganjar Pranowo terhadap tempat ibadah keagamaan, khususnya masjid dan musholla memang patut dipertanyakan. Lihat saja ketimpangan pembagian anggaran ini, KONI Jateng pada APBD 2015 mendapat Rp 50 miliar, sedangkan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) hanya mendapat 2 miliar.

Alokasi ketimpangan anggaran tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, H. Ahmadi SE dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Mengapa Kau Abaikan Masjid', di MAJT belum lama ini.

"APBD Jateng itu Rp 17 triliun. Rp 11 triliun untuk belanja tidak langsung, Rp 6 triliun untuk Dinas Bina Marga membangun jalan. Tambahan penghasilan pegawai saja Rp 1,1 triliun. Masak menganggarkan untuk Masjid Agung Rp 30 miliar masih susuk (bahasa jawa sisa, red) kita tidak sanggup. Tahun 2015 KONI saja dapat Rp 50 miliar, sebagai perbandingan ke masjid tidak ada," tegas pimpinan dewan itu.

Ahmadi juga menyampaikan kalau pada tahun 2015, MAJT dianggarkan 2 miliar. Anggaran itu kalau melihat kebutuhan di MAJT saat ini, tentu tidak cukup. Untuk itu, dia menyarankan anggaran itu tidak diambil saja.

Sebab, hibah tidak bisa diberikan 2 tahun berturut - turut. Kalau Rp 2 miliar itu diambil, maka pada tahun 2016, MAJT tidak bisa mendapat bantuan hibah dari Pemprov.

"Menurut saya, bantuan untuk MAJT tidak usah diambil, tapi harus ada kepastian tahun 2016 akan mendapat bantuan lebih besar lagi. Kita di dewan akan mengawalnya nanti," tukasnya.

sumber : jatengpos

Wakil Gubernur Jabar Dedi Mizwar menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat

Jakarta (20/12) - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) tidak sia-sia. Kesuksesannya dalam program ini, dialami Pemprov Jabar selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2011.

Tahun ini Provinsi Jabar kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2014 dari Kementerian PPA RI. Anugerah ini diberikan langsung oleh Menteri PPA Yohana Yembise kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gd. BKKBN, Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusumah, Jakarta, pada Kamis malam (18/12) lalu.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan APE kepada 8 Kementerian/Lembaga (K/L), 13 Pemerintah Provinsi, dan 48 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan Jawa Barat memperoleh APE untuk kategori Utama dan berhak atas piala gold (emas) serta sertifikat. “Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi pelaksana program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," kata Yohana dalam sambutannya di acara Pemberian Penghargaan yang sekaligus dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-86 Tahun 2014.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota penerima dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan APE telah diberikan sejak tahun 2004 dengan 3 tingkatan, yaitu: Utama, Madya, dan Pratama.

Selain Jawa Barat, Provinsi yang dipimpin oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lainnya yaitu Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan kategori Madya yang berhak atas piala silver (perak) dan sertifikat dan Provinsi Sumatera Utara untuk kategori Pratama yang berhak atas piala bronze (perunggu) dan sertifikat.

Selain Menteri PPA, turut hadir dalam acara ini, yaitu: jajaran Menteri/Perwakilan Kabinet Kerja, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal, serta para Gubernur/Wagub dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

sumber : pks.or.id

Hidayat Nur Wahid

Jakarta (18/12) -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diminta untuk tidak menjual gedung yang menjadi kantornya saat ini. Pasalnya, masih ada sesama lembaga pemerintah yang butuh bangunan kantor. Hal ini disampaikan oleh salah satu Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid seperti yang di kutip oleh viva.co.id

"Menurut saya sangat bagus kalau ada koordinasi antarkementerian untuk memanfaatkan ruang. Kan masih banyak kementerian baru yang belum punya tempat dan belum tahu akan bekerja dimana," kata Hidayat di Jakarta, Rabu 17 Desember 2014.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah menata kembali semua aset dan berkoordinasi dengan pemerintah.

"Manajemen aset akan lebih baik daripada berorientasi menjual aset," katanya menambahkan.

Hidayat mengingatkan akan falsafah, Kerja, Kerja, Kerja yang dijadikan jargon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menjual aset tidak sesuai dengan itu."

Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia menilai, gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai. Ia mengatakan, rencana menjual gedung kementeriannya itu untuk tujuan efisiensi biaya operasional kementerian. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia akan menyewa gedung yang lebih kecil untuk berkantor